Berita Politik Hari Ini Partai Golkar Mengusung Dua Calon Legislatif


Berita Politik Hari Ini – Partai Golkar adalah salah satu partai yang aktif dalam bidang politik indonesia. Golkar merupakan singkatan dari Golongan Rakyat. Pada pemilihan calon legislatif yang akan dilakukan pada tahun 2019 mendatang, Partai Golkar mendaftarkan beberapa nama calon legislatif (Caleg), dua diantaranya adalah eks nara pidana korupsi. Perihal ini disampaikan sendiri oleh Ace Hasan Syadzily selaku ketua DPP Partai Golkar. Ace Hasan Syadzily mengaku dua caleg eks koruptor itu adalah Iqbal Wibisono di  Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah dan Nurlif di Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh. “Bapak Nurlif adalah ketua DPD Partai Golkar di provinsi Aceh dan Bapak Iqbal adalah ketua DPD Partai Golkar di provinsi Jawa Tengah” ucap Ace Hasan di kantor DPR. Untuk informasi berita dapat anda lihat di media berita online matamatapolitik.com yang menyediakan berita yang terbaru dan terpercaya.

Berita Politik Hari Ini

Berita Politik Hari Ini mengenai pencalonan legislatif eks koruptor ini tentu sangat menyita banyak perhatian. Untuk itu, ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily memberikan pernyataan bahwa pemilihan kedua calon legislatif eks korupsi tersebut tidak semata-mata atas dasar posisi jabatan akan tetapi berdasarkan kesepakatan hasil rapat bersama pimpinan DPR dan KPU pada bulan Juni. Ace Hasan menyatakan bahwa dalam rapat bersama tersebut terjadi kesepakatan antara pimpinan DPR dan KPU telah merumuskan PKPU (Peraturan KPU) yang menegaskan bahwa larangan eks koruptor menjadi calon legislatif  tetap berlaku sebagaimana mestinya, akan tetapi warga negara mempunyai hak dalam berpolitik yang tidak boleh dibatasi. “Peraturan KPU akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu, partai memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyalonkan diri karena memang kesempatan untuk dicalonkan masih mungkin berdasar rapat tersebut”, ucap Ace Hasan.

Partai berlambangkan pohon beringin dengan slogan Golkar bersih mencoba untuk menghindari kasus korupsi dan berdalih mengembalikan kasus kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. “Pada intinya saya mengembailkan pada aturan yang berlaku. Jika aturan itu melarang untuk mencalonkan yang bersangkutan (calon legislatif eks koruptor), maka partai akan mengikuti aturan perundangan yang berlaku untuk tidak mencalonkan yang bersangkutan” ucap Ace Hasan. Masalah yang mengenai pencalonan legislatif eks korupsi ini telah menjadi olemik antara pemerintah, KPU, DPR, dan Bawaslu. Secara jelas, KPU telah melarang eks koruptor untuk menjadi calon legislatif yang terdapat dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Tetapi Pemerintah, Bawaslu, dan DPR menolak aturan tersebut dengan alasan bahwa eks koruptor boleh mencalonkan diri menjadi caleg asalkan mereka mengumumkan kasusnya dimasa lalu pada publik yang terdapat dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Untuk berita politik terlengkap anda bisa lihat di media berita online matamatapolitik.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>